Konstruksi Memudar ?? Masa Keemasan Emiten,,

Konstruksi Memudar ?? Masa Keemasan Emiten,,

Masa kejayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi agaknya terasa memudar pada pertengahan th. Anjing Bumi ini. Terbukti, realisasi kinerja keuangan tiga dari empat BUMN karya yang melantai di bursa saham menunjukkan perlambatan.

Dari empat kontraktor pelat merah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hanya PT Adhi Karya Tbk (ADHI) yang belum mempublikasikan laporan keuangannya sampai kini. Sisanya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP). Jika dilihat, tiga emiten lain kompak membukukan perkembangan pendapatan, namun tidak untuk laba bersih. Keuntungan PTPP justru menurun pada semester I 2018.

Konstruksi Memudar ?? Masa Keemasan Emiten,,

Laba bersih PTPP selama semester pertama 2018 tercatat merosot 16,2 prosen jadi Rp479,75 miliar, dibanding posisi semester I 2017 yang raih Rp572,54 miliar. Padahal, keuntungan PTPP pertengahan th. selanjutnya melonjak 61,12 prosen dari periode yang sama th. sebelumnya hanya Rp355,34 miliar.  PTPP hanya meraup pendapatan sebesar Rp9,5 triliun pada semester I 2018 atau naik 16,99 prosen dari Rp8,12 triliun. Angka itu lebih rendah dari perkembangan pendapatan periode selanjutnya 25,5 persen.

Waskita Karya dan Wijaya Karya sedikit lebih beruntung dari PTPP gara-gara kinerja keuangannya meningkat, baik dari pendapatan maupun laba bersihnya. Khusus untuk Waskita Karya, perkembangan laba bersih semester pertama melambung 133,59 persen, namun tingkat perkembangan laba bersih semester I 2017 sebesar 118,65 persen.

Sayangnya, di tengah kenaikan perkembangan itu jumlah perkembangan pendapatan Waskita Karya menurun jadi hanya 47,29 prosen dari tingkat kenaikan pendapatan perusahaan pada semester I 2017 yang raih 92,33 persen. Pendapatan dan laba bersih Wijaya Karya tak benar-benar ciamik layaknya semester I 2017 kemarin. Pendapatan perusahaan hanya menanjak 36,81 prosen dan laba bersih sebesar 30 persen.

Bila disandingkan bersama kinerja th. lalu, pendapatan Wijaya Karya mendaki 57,21 prosen dan laba bersih naik 59,24 persen. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Ki Syahgolang Permata tetap enggan membocorkan raihan pendapatan dan laba bersih perusahaan sampai akhir Juni 2018. “Sedang sistem audit,” ujar Ki Syahgolang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/8).

Sesuai Konsensus Pasar

Walaupun mayoritas emiten tak berhasil mempertahankan tingkat perkembangan pendapatan dan laba bersihnya pada pertengahan th. ini, namun sejumlah analis dampak berpendapat realisasi kinerja tiga BUMN karya tersebut tetap sesuai konsensus pelaku pasar. “Pasar sudah lihat perkembangan 2018 mengecil, pasar sudah berpikir rasional,” kata Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan.

Bagaimana tidak? Alfred menyebutkan jumlah proyek pemerintah yang dapat digarap oleh BUMN karya kini semakin menyusut dibandingkan bersama 2016 dan 2017. “Sebagai jasa konstruksi untuk kejar angka yang sama layaknya 2017 tidak bisa. Makanya sukar menghendaki perkembangan yang terus-menerus pada th. ini,” tahu Alfred.

Di sisi lain, Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee menyebutkan jumlah proyek infrastruktur kebanyakan semakin dikit jika mendekati th. pemilihan presiden (Pilpres). Seperti diketahui, pesta demokrasi lagi digelar pada April 2019 gara-gara era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla bakal berakhir th. depan. “Nilai kontrak baru jadinya tidak naik signifikan,” terang Hans Kwee.

Arus Kas Aman

Kendati perkembangan pendapatan laba bersih turun, Hans Kwee justru menilai situasi ini memberikan dampak positif bagi BUMN karya. Arus kas yang selama ini membelenggu perusahaan konstruksi dapat sedikit tertanggulangi untuk ke depannya. Maklum, arus kas operasional keempat emiten BUMN karya ini tetap tercatat negatif.

Tercatat, arus kas operasional Waskita Karya sampai Juni 2018 minus Rp3,03 triliun, Wijaya Karya minus Rp3,48 triliun, dan PTPP minus Rp2,53 triliun. Sementara, pada semester I 2017 arus kas operasional Adhi Karya minus Rp2,21 triliun. “Kalau proyek banyak, anggaran mereka semakin negatif. Kalau proyek menyusut kan arus kas operasional dapat nafas dulu,” tutur Hans Kwee.

Sementara, Alfred menyebutkan perusahaan konstruksi seringkali memanfaatkan kas internal untuk mengerjalan proyek infrastruktur sebelum memperoleh pembayaran penuh dari kliennya. Nantinya, perusahaan baru bakal memperoleh pembayaran utuh saat proyek selesai dibangun. “Jadi arus kas negatif pada BUMN karya itu gara-gara mereka sudah mengerjakan proyek namun memanfaatkan cost operasional mereka,” tahu Alfred.

Terkait penambahan anggaran infrastruktur didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, Alfred menilai tak benar-benar berpengaruh positif pada kinerja atau saham emiten konstruksi. “Karena tidak semua anggaran itu terhitung bakal diberikan ke BUMN karya, dapat terhitung ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ujar Alfred.

Mayoritas proyek yang berada di bawah Kementerian PUPR, sambung Alfred, kebanyakan punyai nilai proyek kecil sehingga diberikan kepada perusahaan konstruksi swasta yang tercatat di BEI ataupun perusahaan tertutup. “Kalau yang di bawah Rp100 miliar sudah jarang dikerjakan emiten tercatat di BEI,” tandas Alfred. Mengutip knowledge RAPBN 2019, pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur untuk th. depan sebesar 2,4 prosen jadi Rp420,5 triliun dari th. ini sebesar Rp410,4 triliun.

Baca Juga: