Cyber Law di beberapa negara

Cyber Law di beberapa negara

Cyber Law di beberapa negara

Cyber Law di beberapa negara

“Estonia diserang hacker dari negara Rusia.

Rusia menyerang listrik Estonia. Sehingga, semua kegiatan di negara tersebut terhenti,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Republik Indonesia, Tifatul Sembiring, saat menyampaikan paparannya di acara APCONEX 2010, pada 28 April 2010, di Jakarta.”

Itulah kutipan yang saya kutip dari sini, dalam situs tersebut berbicara tentang pentingnya Cyberlaw, khususnya Indonesia, mengingat kejahatan di dunia maya terus berkembang dengan cepat.

Beberapa negara yang sudah mempunyai cyberlaw antara lain Malaysia, Amerika serikat dan Singapura. 

Cyberlaw di Malaysia

Pada tahun 1997 malaysia telah mengesahkan dan mengimplementasikan beberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberlaw seperti UU Kejahatan Komputer, UU Tandatangan Digital, UU Komunikasi dan Multimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen UU Hak Ciptanya.
The Computer Crime Act itu sendiri mencakup mengenai kejahatan yang dilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negara Malaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yang berhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada material komputer, adalah termasuk cybercrime. Jadi apabila kita menggunakan computer orang lain tanpa izin dari pemiliknya maka termasuk didalam cybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet.

Hukuman atas pelanggaran The computer Crime Act :

Denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,000) atau hukuman kurungan/penjara dengan lama waktu tidak melebihi lima tahun sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut (Malaysia). The Computer Crime Act mencakup, sbb:
  1. Mengakses material komputer tanpa ijin
  2. Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain
  3. Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya
  4. Mengubah / menghapus program atau data orang lain
  5. Menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadi
Di Malaysia masalah perlindungan konsumen,cybercrime,muatan online,digital copyright, penggunaan nama domain,kontrak elektronik sudah ditetapkan oleh pemerintahan Malaysia.Sedangkan untuk masalah privasi,spam dan online dispute resolution masih dalam tahap rancangan.

Cyberlaw di Amerika Serikat

Di Amerika sendiri, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai :
  • Pasal 5 : mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik
  • Pasal 7 : memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan kontrak elektronik.
  • Pasal 8 : mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.
  • Pasal 9 : membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.
  • Pasal 10 : menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.
  • Pasal 11 : memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.
  • Pasal 12 : menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan dokumen elektronik.
  • Pasal 13 : “Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya karena dalam bentuk elektronik”
  • Pasal 14 : mengatur mengenai transaksi otomatis.
  • Pasal 15 : mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.
  • Pasal 16 : mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

Sumber : https://id.wantedly.com/users/108605995