Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah Bedasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah:

Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah lainnya(kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lannya yang dikendalikan oleh Sekretariat Daerah). 

Pemerintahan Pusat

Pengertian Pemerintahan Pusat adalah Pemerintah, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Hubungan dalam fungsi pemerintahan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah dilaksanakan dengan sistem Otonomi, dalam sistem otonomi ini dikenal dengan adanya desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Hubungan ini memiliki sifat koordinatif administratif, yang artinya hakikat fungsi pemerintahan ini tidak ada yang saling membawahi, agar terjadinya harmonisasi antara daerah maupun pusat.

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan Gubernur,bupati/walikota ialah pemegang kekuasaan pemerintah daerah.

Dalam ajaran “Trias Politica” yang dikemukakan oleh Montesque, dimana kekuasaan pemerintahan terpisah atas kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif dan juga kekuasaan Yudikatif.

Namun berbeda dengan sistem Pemerintahan di Indonesia

Di Indonesia sendiri tidaklah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi adanya sistem pembagian kekuasaan yang dapat diimlementasikan dalam

  1. Kekuasaan Eksekutif yang dilakukan oleh presiden RI beserta wakil presiden dan mentri-mentrinnya.
  2. Kekuasaan Legislatif yaitu dalam membuat peraturan yang dikenal dengan Undang-Undang yang dilakukan oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Kekuasaan Yudikatif yaitu dalam bidang peradilan, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta perangkatperangkatnya di daerah. Struktur Isi Teks Laporan Hasil Pengamatan Adalah

Tujuan dari Pembagian Kekuasaan

Tujuan dari pembagian kekuasaan yang telah dianut di Indonesia dan dijalankan oleh pemerintahan Indonesia ini bertujuan agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan yang mana dalam penerapannya jika terjadi penumpukan kekuasaan akan terbentuknya pemerintahan ditaktor/otoriter yang dapat menghalangi Demokrasi.