Peran Pers di Era Post-Truth

Peran Pers di Era Post-Truth

Peran Pers di Era Post-Truth

Peran Pers di Era Post-Truth

Kerasnya pertarungan antara pendukung Jokowi dan Prabowo dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 menghidupkan istilah post-truth. Sebuah istilah yang populer tahun 2016 saat Donald Trump memenangi pertarungan di pilpres AS dan rakyat Inggris dalam referendum memenangkan opsi Britain Exit (Brexit) atau Inggris keluar dari Uni Eropa. Dunia kini memasuki era post-truth, di mana hoax memberikan dampak lebih besar dibanding fakta.

Saat kampanye pemilihan presiden, Trump mengusung tagline pada masa lalu, yakni “Make America Great Again“. Ia berusaha meyakinkan rakyat AS akan bahaya imigran dan impor yang terlalu besar. Banyak data palsu yang digunakannya untuk menyerang lawan.

Pilpres 2019 juga diwarnai hoax yang masif. Ada kubu yang secara konsisten memproduksi hoax

atau berita bohong untuk memenangkan hati pemilih. Media sosial dimanfaatkan dengan efektif oleh penyebar hoax. Rakyat yang tak memiliki informasi yang benar termakan juga oleh hoax yang disebar.

Secara harfiah, post-truth artinya pasca-kebenaran. Oxford Dictionary menjelaskan post-truth adalah era yang memberikan tempat kepada berita hoax. Dalam membentuk opini publik, argumentasi yang didukung fakta kalah bersaing dengan argumentasi yang menyentuh emosi, meski itu hoax.

Dalam debat publik, yang dominan bukan opini yang ditopang fakta dan argumentasi yang benar, melainkan pandangan yang didukung hoax sepanjang itu mampu menyentuh emosi pendengar. Berita bohong yang terus-menerus diulang, lama-kelamaan bisa diterima sebagai kenyataan.

Sebagai negara yang tengah membangun ekonomi dan peradaban, membanjirnya hoax di era post-

truth merupakan sebuah ancaman serius. Di sini pentingnya peran media massa. Media massa harus menjadi clearing house, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama.

Agar bisa menjadi clearing house informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik dan perannya seperti diamanatkan UU Pers. Pers wajib melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan informasi yang benar, informasi yang mendidik, dan informasi yang mampu memengaruhi pembaca mencapai peradaban yang tinggi.

Setiap berita yang diperoleh harus diverifikasi terlebih dahulu. Informasi yang diterima tak boleh

langsung ditelan, melainkan wajib diuji silang atau cross check. Pengecekan fakta perlu dilakukan lebih dari satu kali. Untuk berita yang melibatkan dua atau lebih kubu yang berseteru, pers wajib melakukan cover both sides.

Di era post truth, media massa semakin dibutuhkan. Media yang bekerja dengan serius, menerapkan prinsip jurnalistik, menaati Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers akan dicari masyarakat. Sebaliknya, media yang menjadi bagian dari hoax akan ditinggalkan pembaca.

 

Baca Juga :